Tuntutan Harmonisasi Kebijakan Hukum Nasional
Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana menjadi salah satu agenda yang dikebut DPR karena kebutuhan harmonisasi regulasi semakin mendesak. Banyak aturan pidana yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan hukum modern. Perubahan dinamika kejahatan, termasuk kejahatan siber, penyalahgunaan data, dan model kejahatan terorganisir, menuntut perangkat hukum yang mampu menjawab tantangan tersebut. DPR melihat bahwa proses harmonisasi tidak boleh tertunda karena berpotensi menghambat penegakan hukum secara keseluruhan. Penyelarasan antaraturan ini juga penting untuk menghindari tumpang tindih sanksi dan memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat.
Tekanan Publik terhadap Pembaruan Sistem Hukum
Dorongan masyarakat agar pemerintah memperbarui sistem hukum menjadi salah satu pemicu utama percepatan pembahasan RUU tersebut. Kasus-kasus yang viral di media sosial, terutama yang berkaitan dengan ketidakseimbangan vonis dan ketidakadilan prosedural, membuat tuntutan revisi undang-undang meningkat signifikan. DPR merespons tekanan tersebut dengan mempercepat proses legislasi, demi menjaga kepercayaan publik sekaligus menunjukkan bahwa lembaga legislatif siap menjawab kebutuhan masyarakat. Kecepatan pembahasan dianggap menjadi bagian dari komitmen transparansi meski tetap diimbangi kebutuhan telaah mendalam.
Adaptasi terhadap Perubahan KUHP Baru
Seiring dengan pengesahan KUHP baru, DPR harus menyesuaikan berbagai aturan pidana turunannya. Penyesuaian ini mencakup perubahan pasal, besaran sanksi, dan standar implementasi. Banyak ketentuan dalam KUHP baru tidak bisa langsung berjalan tanpa adanya aturan tambahan sebagai pelengkap. Karena itu, RUU Penyesuaian Pidana dianggap mendesak agar proses transisi hukum nasional tidak terhambat. DPR menilai bahwa apabila penyesuaian ini tidak segera diselesaikan, maka pelaksanaan KUHP baru dapat menjadi tidak konsisten.
Kebutuhan Mengatur Model Kejahatan Baru
Fenomena kejahatan modern seperti penipuan digital, pencucian uang lintas negara, dan eksploitasi data pribadi menuntut pembaruan kebijakan yang lebih progresif. Dalam beberapa kasus, pelaku memanfaatkan celah hukum yang belum diatur secara jelas. DPR mempercepat pembahasan untuk memastikan bahwa negara mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Ruang kosong hukum dianggap berbahaya jika dibiarkan terlalu lama.
Efisiensi Proses Legislasi di Akhir Masa Sidang
Mendekati penutupan masa sidang, DPR biasanya mempercepat beberapa proses pembahasan agar target legislasi tahun berjalan dapat tercapai. RUU Penyesuaian Pidana termasuk dalam daftar prioritas sehingga pembahasannya dikencangkan untuk memastikan tidak ada penundaan ke periode berikutnya. Kebutuhan mencapai target legislasi ini menjadi salah satu alasan penting mengapa pembahasan dilakukan secara intens.
